Jakarta, 22 Desember 2020 --- Sebanyak 17 unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020. Dengan capaian ini, Kemendikbud menjadi salah satu dari sepuluh kementerian yang berhasil meraih predikat sebagai pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
 
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Wapres Ma’ruf Amin optimistis, keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
 
“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” pesan Wapres dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Senin (21/12/2020).
 
Wapres menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara. “Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan,” ungkapnya.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, mengapresiasi kinerja tim Kemendikbud yang telah bergotong royong berkinerja baik. Ia menargetkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud memperoleh predikat ZI WBK/WBBM.
 
“Saya sangat mengapresiasi kinerja tim di Kemendikbud yang telah bekerja keras mewujudkan capaian yang luar biasa ini. Tentunya, hal ini menjadi pemacu semangat kita semua untuk dapat mempertahankan capaian dan menargetkan yang lebih baik di tahun mendatang,” tutur Mendikbud.
 
Apresiasi dan Penghargaan ZI WBK/WBBM tahun ini diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif, dengan jumlah unit kerja terbanyak yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
 
Berdasarkan data di KemenPAN-RB, usulan Zona Integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat menjadi 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota.
 
Dari 3.691 unit kerja tersebut, sebanyak 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi, terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBBM.
 
Adapun ketujuhbelas unit tersebut adalah Museum Basoeki Abdullah, Museum Benteng Vrederburg Yogyakarta, Politeknik Negeri Bandung, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Bangunan dan Listrik, PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata, PPPPTK Bidang Ilmu Pengetahuan Alam, PPPTK Bidang Matematika, PPPPTK Bidang Pertanian, PPPPTK Bidang Seni dan Budaya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, LPMP Provinsi Jawa Barat, LPMP Provinsi Jawa Tengah, dan LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Desember 2020 merupakan hajatan politik nasional dengan skala besar di tahun 2020 ini. Terkait hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat menjaga netralitasnya sebagaimana diamanatkan di UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menggelar webinar bertajuk “Sosialisasi dan Internalisasi Nilai, Tantangan Netralitas SN dalam Kegiatan Politik” pada Kamis (22/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para ASN, baik di lingkungan Ditjen Dikti maupun perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) agar dapat melakukan seluruh kegiatan tata kelola institusi yang bersih, netral, dan terbebas dari intervensi politik praktis maupun kegiatan yang kurang berintegritas.

Dalam acara yang digelar secara virtual ini, Sekretaris Ditjen Dikti, Paristiyanti Nurwardani mengingatkan bahwa Ditjen Dikti senantiasa mendukung ASN untuk melakukan kegiatan yang berintegritas, profesional, beretika, dan bermartabat.

“Tata kelola layanan yang baik berawal dari kualitas SDM. Untuk itu sangat penting mendorong ASN untuk mengedepankan profesionalitas, integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan di bidang pendidikan tinggi. Untuk itu sebagai ASN mari kita jaga nilai-nilai integritas, profesionalitas dan netralitas dalam situsi dan kondisi saat ini," kata Paris.

Selain itu, Paris berharap melalui kegiatan hari ini, ASN sebagai abdi Negara dapat memberikan cerminan-cerminan positif dan inspiratif dalam bersikap, berperilaku, dan berkehidupan sosial di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arie Budhiman menyampaikan pesan dari Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi. Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi yang apabila terjadi akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance).

Visi pembangunan Indonesia tahun 2045, melalui pendekatan baru tersebut, maka terwujudnya birokrasi digital, kultur baru birokrasi, dan birokrasi berbasis kinerja. Hal tersebut tentu akan mendorong (ASN) yang profesional, bersih, kompeten, netral, dan berintegritas dalam menentukan efektivitas pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan.

Arie menjelaskan asas netralitas berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 2 huruf F, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dimensinya meliputi netral, tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani.

"Terdapat beberapa manfaat dari netralitas, yaitu menimbulkan manfaat bagi beberapa pihak, seperti bagi kepala daerah yang membuat tercapainya target-target pemerintahan, bagi birokrasi yang meningkatkan penerapan sistem merit, bagi pegawai ASN dapat mengembangkan karir lebih terbuka, dan bagi masyarakat dapat lebih merasa dilayani dengan adil dan memuaskan," jelas Arie.

Menurut Arie, lingkup pengawasan netralitas KASN memang cukup luas, berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat sebanyak 4.189.121 pegawai ASN, sebanyak 19.970 jabatan pimpinan tinggi, dan sebanyak 719 instansi pemerintah. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh melalui Data Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2018, terdapat sebanyak 75.892 dosen PNS dan PPPK Kemendikbud,” jelasnya.

Arie berpesan terkait dengan netralitas ASN dalam kegiatan politik agar  memahami paradigma undang-undang ASN, fokus pada pelayanan publik, sinergi pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas. Ia pun berharap agar Mendikbud selaku PPK segera memberikan sanksi sesuai rekomendasi KASN, serta penyempurnaan regulasi etika penyelenggara negara.

Senada dengan Arie, Ahmad Slamet Hidayat selaku Direktur Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun menjelaskan asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN. Dalam hal tersebut, jika ASN melanggar ketentuan, maka menurut pasal 87 ayat [4] huruf b mengatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik.

“Aparatur sipil negara memiliki tugas birokrasi, mandiri dan melayani. ASN berkomitmen untuk tidak melanggar prinsip netralitas dari adanya intervensi politik, hal tersebut karena ASN memiliki akses terhadap kebijakan serta akses keuangan suatu daerah," pungkasnya.
(YH/DZI/FH/DH/NH/MFS/VAL/YJ/ITR)

Humas Ditjen Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen ini berupa kegiatan FGD Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi Angkatan II yang yang membahas diantaranya adalah Pedoman Evaluasi Organisasi dan Pengoperasian Aplikasi SIEVO, Penjelasan Teknis Mekanisme Pengisian Evaluasi Organisasi, Format Laporan Evaluasi Organisasi dan Simulasi Aplikasi SIEVO, Pengisian Instrumen Evaluasi Organisasi melalui Vicon . Adapun peserta yang mengikuti adalah dari  Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Biro Ortala dan  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Seluruh Indonesia. kegiatan ini dilaksanakan mulai Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Oktober 2020 melalui Zoom Meeting.

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, Kemendikbud mengadakan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/19).

"Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya agar anggaran tahun 2019 harus dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fungsi; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

"Kami menyadari bahwa menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," tutur Mendikbud.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini melibatkan 320 peserta yang terdiri atas (1) Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan unit utama Kemendikbud; Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan unit utama Kemendikbud; Para Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud; serta para Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) atau para ibu yang aktif di Dharmawanita. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S. Maringka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penguatan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran yang bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

"Kita berharap semua target dan sasaran yang harus dicapai oleh Kemendikbud di tahun anggaran 2019 ini dapat diraih dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Irjen Kemendikbud.