Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (150)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi program dan kegiatannya.  Di dalamnya terdapat reviu kinerja dan reviu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja dan reviu kinerja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pengendalian.

Ibarat sebuah bangunan, kekuatan bangunan tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan-bahan inilah yang menjadi komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Manfaat terbesar SAKIP yaitu dapat mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sekaligus menjadi landasan penganggaran berbasis kinerja.

Bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan di Hotel Gardenia, kabupaten Kubu Raya pada 20 – 22 November 2019. Peserta berasal dari 4 UPT Kemdikbud yaitu : LPMP Kalimantan Barat, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD & DIKMAS) Kalimantan Barat serta Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dibuka oleh kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, M.Si. Dalam sambutannya kepala LPMP Kalimantan Barat menyampaikan bahwa UPT Kemdikbud di wilayah Kalimantan Barat perlu sinergi dan berkolaborasi dalam menyusun SAKIP dengan baik dan benar. Sebagai cermin Kemdikbud di provinsi, selayaknya SAKIP dijadikan landasan bagi seluruh sumberdaya untuk bekerja sesuai visi misi dan renstra yang telah ditetapkan.

Narasumber kegiatan bimtek dipandu dari Biro PKLN, Biro Keuangan dan Bagian Evaluasi Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Republik Indonesia. Materi yang disampaikan dan didiskusikan meliputi pedoman penyusunan renstra, cascading indikator kinerja, praktek baik SAKIP, evaluasi implementasi SAKIP, teknis penyusunan renstra dan LAKIP serta penyusunan laporan kinerja.

Harapan dari terselenggaranya bimtek ini adalah terwujudnya SAKIP yang akuntabel bagi seluruh UPT Kemdikbud se-Kalimantan Barat. Selain juga terselenggaranya birokrasi yang bersih dan melayani. Hal ini sesuai dengan semangat Kemdikbud untuk senantiasa menjunjung tinggi layanan yang antikorupsi dan antigratifikasi. Semangat inilah yang akhirnya memunculkan UPT di provinsi menjadi satuan kerja dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). (Kim)

Pontianak,19/11/2019 - Memasuki Hari kedua Kegiatan konsolidasi pendataan dapodik dan penjaminan mutu pendidikan provinsi kalimantan barat 2019, LPMP Kalimantan Barat menghadirkan narasumber Edi Rasni, S.Si yang focus membicarakan PPG 2019 dimana peserta yang diikutsertakan pada Pelaksanaan seleksi Akademik PPG tahun ini adalah guru yang Masa Tugas mengajarnya adalah  terhitung mulai 31 Desember 2015 atau sebelumnya. materi selanjutnya direncanakan akan diisi oleh Bapak Yusuf Rokhmat, MT. yang nanti akan membahas tentang Dapodik.

foto

Jakarta, Kemendikbud -- Seorang pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Termasuk dalam menggunakan berbagai sumber belajar agar anak lebih semangat mengikuti proses pembelajaran. Salah satunya dengan memanfaatkan TIK.

Untuk menjawab tantangan teknologi dalam pembelajaran melalui Rumah Belajar dibutuhkan peran serta Duta Rumah Belajar dari setiap provinsi.

"Saat ini yang dibutuhkan oleh generasi muda tidak hanya nilai yang tinggi, tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan menguasai teknologi," ujar  Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran (PTP) Berbasis Multimedia dan Web, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), Kemendikbud, Hasan Chabibie dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Rumah Belajar di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

"Duta Rumah Belajar merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom)," ujar Hasan.

Hasan mengatakan, duta Rumah Belajar bertugas menyiapkan pembelajaran berbasis TIK dan mempromosikan produk Rumah Belajar di masing-masing provinsi.

Duta Rumah Belajar 2019 terpilih sebanyak 40 orang dari 34 provinsi. Pengukuhan Duta Rumah Belajar 2019 diwakilkan oleh Duta Rumah Belajar Riau, dan Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat. Prosesi pengukuhan Duta Rumah Belajar 2019 dilakukan dengan pengalungan selempang sebagai simbol oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

Dalam sambutannya, Syaiful mengatakan, Rumah Belajar merupakan alat agar proses pendidikan dapat bervariasi dalam menciptakan konten terbaru dengan memanfaatkan teknologi. "Ilmu itu dinamis dan tidak pernah berhenti, teknologi sebagai contoh dinamisnya ilmu, kita gunakan teknologi digital ini untuk memajukan generasi bangsa," jelasnya lagi.

Syaiful juga menambahkan, selain teknologi, untuk mencetak generasi emas Indonesia tidak lepas juga dari pendidikan karakter. Teknologi dan pendidikan karakter harus saling mendukung agar anak didik siap menghadapi tantangan pada zamannya.

Sabtu, 09 November 2019 18:34

Persiapan Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019

Written by admin2019

Pontianak,09/11/2019 - Pelaksanaan Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 telah memasuki tahap persiapan pelaksanaan ujian. Berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh LPMP Kalimantan  Barat, jumlah peserta Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebanyak 9.217 orang, yang disebar ke-29 TUK yang telah ditetapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Waktu pelaksanaan direncanakan selama 2 hingga 3 hari mulai tanggal 12 sd. 15 November 2019 dengan Peserta terbanyak berada di Kabupaten Ketapang sebanyak 1.440. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan  Barat selaku penyelenggara telah menetapkan Tim pengawas, Tim Admin Sistem yang akan bertugas di setiap Tempat Uji Kompetensi (TUK). Kepala LPMP Kalimantan Barat direncanakan akan Mengunjungi TUK di Wilayah Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan selama ujian berlangsung nanti dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tahun sebelumnya.  Untuk informasi mulai hari ini Sabtu, 9 November 2019, sudah dapat mengunduh dan mencetak Surat Pengantar Ujian Seleksi PPG 2019 melalui akun SIM PKB Bapak/Ibu masing-masing. Surat pengantar tersebut menginformasikan No UKG/ID Ujian Seleksi, Lokasi Ujian, Mapel, Waktu dan Sesi Ujian, serta Token Ujian. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id .

 

Pontianak,21/10/2019 - Diklat In Service Learning 1 Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kota Singkawang Tahun 2019 merupakan program kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat, dan LPPKS Indonesia.

Diklat In Service Learning 1 Penyiapan Calon Kepala Sekolah  ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 18 calon Kepala Sekolah jenjang SD dan 7 calon Kepala Sekolah Jenjang SMP yang dinyatakan layak dalam seleksi Substansi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang pada tanggal 28 s.d. 30 September 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari sejak tanggal 14 s.d. 20 Oktober 2019 di Hotel Swiss Bell in Singkawang,  di pandu oleh 2 orang Master Trainer dan 1 orang Supervisor dari LPPKS. Pada kegiatan ini peserta mendapatkan materi Diklat tentang latihan kepemimpinan, pengelolaan pada 9 aspek manajerial yang mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan, supervisi akademik dan program penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh Calon Kepala Sekolah sebanyak 70 JP.

Setelah mengikuti kegiatan Diklat In Service Learning 1, calon kepala sekolah akan melakukan On the job learning (OJL) selama 3 bulan yang ekuivalen dengan 200 JP di sekolah sendiri maupun di sekolah magang lain. Dalam kegiatan ini calon kepala sekolah akan mengimplementasikan apa yang diperoleh saat mengikuti in service learning 1.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan :

1). Calon kepala sekolah yang memiliki  jiwa kepemimpinan, kepribadian, sosial, dan jiwa kewirausahaan yang mampu meningkatkan potensi kepemimpinan, mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan calon kepala sekolah yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berdasarkan hasil pemetaan.

2). Calon Kepala sekolah yang memahami 9 aspek manajerial yang mencakup delapan standar nasional pendidikan, komponen-komponen perencanaan, evaluasi diri sekolah, serta penyusunan RKJM/RKA-S/M.

3). Calon Kepala sekolah yang memahami konsep dasar supervisi akademik.

Halaman 1 dari 30