Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (69)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Arsip Berita

Jakarta, 8 Mei 2021 --- Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Puspeka Kemendikbudristek) menggelar webinar bertajuk “Puasa, Kemanusiaan, dan Toleransi” pada Sabtu (8/5). Webinar yang diselenggarakan secara virtual kali ini menghadirkan narasumber menarik yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation), Habib Husein Jafar Al-Hadar (tokoh agama) dan Abdul Arsyad (Komika). Acara ini dipandu oleh Anya Dwinov dan ditutup dengan penampilan spesial dari Raef yang merupakan penyanyi religi internasional.
 
Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memberikan penyadaran tentang sikap-sikap toleran yang biasa terjadi di lingkup satuan pendidikan sekaligus mengedukasi pentingnya sikap menjaga hubungan baik antar-manusia saat berpuasa. Toleransi merupakan suatu nilai karakter yang diterapkan dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.
 
Kepala Pusat Penguatan Karakter Hendarman yang hadir secara langsung mengapresiasi jalannya acara hari ini. Acara hari ini merupakan bagian dari serial Ramadan Puspeka 1442 Hijriyah. Tema kali ini ‘Puasa, Kemanusiaan, dan Toleransi’, ” ujar Hendarman secara langsung di studio.
 
Antusiasme Sahabat Karakter, sapaan Puspeka pada warga pendidikan seluruh Indonesia, sangat tinggi dengan jumlah pendaftar lewat membludak hingga delapan ribu orang. Sebelumnya, acara dilangsungkan secara luring terbatas dengan protokol kesehatan dan telah dilaksanakan swab antigen bagi seluruh pengisi dan panitia acara untuk dapat masuk ke studio.
 
Menteri Nadiem pada sambutannya mengatakan bahwa di samping menjalankan ibadah puasa pada Ramadan ini, masih ada hal lain yang harus dilakukan. “Kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, terlepas dari latar belakang agama dan golongan,” tutur Mendikbudristek secara virtual.
 
Ibadah puasa, dikatakan Mendikbudristek, juga merupakan praktik beragama yang dijalankan banyak umat. “Teman-teman kita beragama Hindu juga berpuasa wajib di hari besar. Jelang Paskah, teman-teman Kristen juga beribadah puasa. Oleh karena itu, toleransi adalah nilai karakter yang harus dijalankan sebagai bagian hidup kebangsaan,” kata Mendikbudristek.
 
“Saya yakin kita semua ingin menjalankan ibadah dengan tenang dan belajar tanpa paksaan, serta menjalin pertemanan dengan siapa saja. Tanamkan dalam benak kita rasa cinta terhadap perbedaan, lalu tularkan pada sekitar kita, agar semua orang punya hak yang sama dalam beragama, belajar, dan berkarya. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia yang bebas dari intoleransi yang akan mengakslerasi kemajuan bangsa kita,” imbau Mendikbudristek.
 
Senada dengan itu, tokoh agama yang akrab dikenal generasi muda Habib Husein Jafar Al-Hadar mengungkapkan bahwa puasa mengajarkan kemanusiaan dan toleransi. “Puasa mengajarkan kita untuk lapar. Agar meskipun kita kuat beli makanan, kita rasakan sebulan ini beratnya jadi orang lapar. Kita belajar untuk tidak tega membiarkan orang lapar, selama kita masih bisa membantu,” ujar Habib Husein.
 
Habib Husein juga menekankan pentingnya penghayatan iman dalam berpuasa. “Kita belajar tidak mudah marah pada orang lain. Ciri orang sukses puasa adalah bertakwa. Ciri orang bertakwa, kata Allah dalam surat Al-Imran, adalah tidak mudah marah, memaafkan orang lain yang membuat dia marah, dan bukan hanya itu saja, tapi malah memberi sedekah kepada orang yang membuat dia marah,” tutur Habib Husein.
 
Selain itu, Habib Husein juga menyatakan bahwa di Surat Al-Baqarah telah dijelaskan bahwa puasa diwajibkan seperti kaum-kaum sebelum kamu. “Tadi Mas Menteri sudah menjelaskan, agama apapun ada puasanya. Bahkan puasa, sejak zaman Nabi Nuh sudah ada, walau berbeda bentuk, cara, dan waktunya. Tapi dari sini kita belajar, kita ini ada persamaannya walau berbeda agama. Ayo kita fokus pada persamaannya, jangan mengumbar perbedaannya, agar persaudaraan makin erat. Kita cari titik samanya, jangan cari titik bedanya,” imbau Habib Husein.
 
“Kita berbeda dalam cara dan waktu puasanya. Itu kebenarannya. Tapi, dalam kebaikannya kita sama. Sama-sama diajarkan berpuasa untuk menumbuhkan empati sosial kepada orang yang membutuhkan. Kata Allah: ‘Fastabiqul Khairat’. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Tidak usah merasa saya lebih benar daripada kamu, lalu berdebat. Namun, taruhlah kebenaran di hati. Yang penting output-nya yanng ditampilkan, yaitu kebaikan pada sesama,” jelas Habib Husein.
 
Komika Abdur Rasyad yang tampil menghibur audiens pada sore ini juga mengaku bahwa dirinya memiliki pengalaman sedih ketika merantau ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. “Saya diejek karena punya logat tertentu,” ucap pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini. Namun, ia pun menyadari, dirinya pernah menjadi pelaku perundungan ketika dulu ada siswa suku lain yang tinggal di daerahnya. “Dulu, ketika mengalami dihina, rasanya ingin bertengkar. Tapi, saya belajar untuk berdamai dengan itu semua,” jelas Abdur. Ia menyalurkan pengalamannya itu menjadi bahan tulisan yang kemudian ia kembangkan menjadi prestasi sebagai seorang komedian panggung (stand up comedy). Abdur pun mengimbau agar generasi muda lebih saling merangkul dan menghargai perbedaan yang ada.
 
Habib Husein pun juga pernah mengalami perundungan. “Saya keturunan Arab dan pernah mengalami jadi ras minoritas di sekolah. Dulu juga saya sedih dan marah. Tetapi ini mengajarkan saya berempati dan mengubah perilaku jadi lebih saling mengerti dan menerima perbedaan,” terang dia.
 
Sebagai contoh, beberapa bentuk intoleransi di dunia pendidikan adalah: tidak memberi sarana prasarana bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen karena perbedaan SARA dan kepercayaan, melarang ibadah agama tertentu di lingkungan sekolah atau kampus, dan memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama atau suku dan kepercayaan tertentu. Selain itu, menolak pendaftaran pendidik dan peserta didik karena alasan perbedaan SARA juga merupakan bentuk intoleransi.
 
Indonesia, Negeri Ekspresi Agama yang Mengejutkan Mancanegara

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menyatakan keprihatinannya akan intoleransi yang terjadi di sekolah-sekolah. “Kita sering lupa akan nikmat kita tinggal di Indonesia,” ujar Yenny yang menjelaskan bahwa hal serupa tak mudah ditemui di sejumlah negara. “Pekerjaan saya mengharuskan saya bepergian ke banyak negara. Ada suatu negara yang bahkan umat agama apapun, tidak boleh mengenakan atribut keagamaannya di ruang-ruang publik seperti rumah sakit dan sekolah,” jelas Yenny. Ia mengakui, di berbagai negara memang banyak represi terhadap ragam ekspresi keagamaan yang ditemui oleh berbagai pemeluk agama apapun.
 
“Sementara di sini, pemerintah biasa membangunkan rumah ibadah untuk masyarakat. Di luar negeri, orang melihat keadaan negara kita itu kaget dan bingung,” tambah Yenny.
 
Menurut Yenny, ini karena Indonesia punya ikatan suci Pancasila. “Pancasila ini menyatukan seluruh warga NKRI, di mana semua orang dapat mengekspresikan kebebasan beragamanya. Janganlah kita rusak dengan praktik-praktik intoleransi, justru harus kita kuatkan agar semua orang makin menghargai Pancasila,” imbau Yenny.
 
Peran Pendidik Memupuk Toleransi pada Generasi Muda

Menyikapi pertanyaan salah satu pendidik, yaitu Guru SD Negeri 5 Duhiadaa, Gorontalo, bernama Thahira Wahyuni tentang upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengurangi intoleransi di kalangan pelajar di era digital, Yenny mengakui bahwa para guru punya tugas berat karena bukan digital native, artinya tidak lahir di zaman teknologi 4.0 ini.
 
“Saya pun gagap, sementara anak-anak kita sejak lahir sudah pegang gadget,” ucap Yenny. “Namun yang paling utama adalah kita harus menguatkan nilai, baik di sekolah maupun bekerjasama dengan orangtua di rumah agar anak-anak tumbuh dalam sikap menghargai perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan baik,” jelas Yenny.
 
Menurut dia, kalau nilai yang tertanam pada anak-anak sudah kuat, maka anak dapat diajari menghormati orang lain yang berbeda pendapat dan keyakinan. “Perbedaan pendapat, keyakinan politik, keyakinan agama, semuanya adalah fitrah manusia. Kita dilahirkan memang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah rahmat yang harus disyukuri sebagai nikmat. Namun, peran pendidik memang amat besar. Saya tahu tugas Bapak dan Ibu berat sekali. Sebagai orangtua, kami hanya bisa mendoakan para pendidik diberikan kekuatan oleh Allah agar dapat mendidik anak-anak kita supaya ber-akhlakul karimah,” ujar Yenny.
 
Kita sebetulnya sudah sering bicara tentang toleransi dan saling rukun menghargai. Tapi kenyataannya, kasus-kasus intoleransi terus terjadi di sekitar. Ini karena belum ada kebijakan yang langsung mengarah kepada pencegahan atau penanganan kasus intoleransi. Dan ironisnya, cukup banyak praktik intoleransi di sekolah dan kampus, yang seharusnya jadi tempat belajar cara menghargai perbedaan lewat pertemanan dan pelajaran di kelas. Maka, kami bertekad menghapuskan seluruh tiga dosa besar dunia pendidikan, yaitu: intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan,” jelas Mendikbudristek.
 
Presenter Anya Dwinov pun mengakui, ketika sekolah dulu, ia pernah diajarkan mengucapkan selamat hari raya di luar agamanya. “Padahal, saya berasal dari keluarga multiagama. Bagaimana menyikapi hal ini? Kita punya energi di Indonesia dengan berbagai latar belakang agama yang dipeluk. Kita punya kekuatan yang luar biasa kalau kita bersatu,” ucap Anya.
 
Yenny mengatakan, “Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin, suku, dan bagsa berbeda, bukan untuk saling memusuhi dan megucilkan, tapi untuk saling mengenal satu sama lainnya. Kita diciptakan menjadi instrumen Rahmatan Lil’Alamin di dunia ini.”
 
Senada dengan itu, Habib Husein menguraikan, “Berbuat baik pada semua orang adalah salah satu prinsip dalam islam, Rahmatan Lil’Alamin. Rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya sesama Muslim, tapi semua manusia yang beda agama dan juga semua makhluk hidup. Kita diajarkan konsep ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia, karena siapa yang bukan saudara dalam agama, adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan juga ukhuwah makhlukiyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk Allah. Ini adalah pahala besar di sisi Allah SWT. Kita harus berpuasa, membangun kemanusiaan, dan saling bertoleransi,” ucap Habib Husein.  
 
Webinar juga dimeriahkan penampilan spesial Raef, seorang musisi, penyanyi, dan penulis asal Maryland, Amerika Serikat. “Thank you Pusat Penguatan Karakter for inviting me to this beautiful program. We’re oceans apart, but alhamdulillah for the chance to spend sometime with you here. I really miss Indonesia,” ujar Raef yang dapat berkata-kata dalam Bahasa Indonesia. Ia mengakui dirinya beruntung sudah pernah berkunjung ke 140 kota dan kabupaten di Indonesia. “InsyaAllah, after this pandemic ends, I will visit Indonesia again,” harap Raef. Ia pun menunjukkan peta Negara Bagian Maryland yang merupakan tanah airnya di Amerika Serikat. Namun, uniknya, di atas peta Maryland ia memajang peta Indonesia. “Ini untuk mengingatkan saya akan Indonesia, rumah saya yang jauh dari rumah,” jelas Raef.
 
Raef pun menyanyikan lagu yang terinspirasi dari Sholawat Badriyah, suatu lagu religi Islam yang amat populer di Indonesia. “Seluruh dunia tahu lagu ini ditulis oleh orang-orang Indonesia. Ini tentang Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan umat manusia untuk menghormati sesama manusia,” ujar Raef. “Ini Sholawat Badriyah versi Amerika, yang saya sebut Southern Sholawat,” kata Raef yang kemudian mempersembahkan penampilannya secara virtual bagi para audiens dari kediamannya.
 
Kapuspeka Hendarman pun mengapresiasi para pengisi acara. “Kita belajar banyak dari Habib Husein dan Abdur, walau dengan canda-canda yang membuat kita terbahak-bahak. Mereka menyadarkan kita untuk mengedepankan sikap toleran dalam lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Tindakan intoleran harus kita pinggirkan dan tuntaskan. Tidak boleh ada. Itu semua di mulai dari dunia pendidikan. Ini tantangan besar kita,” jelas Hendarman.
 
“Gerakan penuntasan intoleransi harus jadi salah satu prioritas Kemendikbudristek seperti disampaikan Mas Menteri. Di samping itu, kita juga harus menuntuskan perundungan dan kekerasan seksual, yang semuanya kita rajut dalam narasi Tiga Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan. Kita menginginkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Ini harapan kita semua agar kemanapun kita berada, kita lebih aman dan nyaman untuk berkarya bagi negara kita,” ungkap Hendarman.
 
Kapuspeka Hendarman juga bersyukur acara hari ini telah dibuka oleh Mendikbudristek. “Terima kasih Mas Menteri yang sudah membuka webinar hari ini. Untuk pertama kalinya pembukaan dilakukan oleh Mas Menteri. Ini luar biasa sekali. Terima kasih juga pada narasumber dan bintang tamu yang telah menyemarakkan acara hari ini dengan pesan-pesan dan harapan dari seluruh pengisi acara,” tutur Hendarman.
 
“Kita juga sudah belajar bahwa umat berbagai agama menjalankan puasa. Maka, puasa juga dapat memupuk tumbuh kembang persaudaraan. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan berperan menghayati makna kemanusiaan dalam agama yang ia peluk. Dalam semangat Ramadan, semoga kita makin toleran dan saling meyayangi tanpa membeda-bedakan SARA. Kita harap pendidikan Indonesia lebih baik dengan mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika,” harap Hendarman.
 
“Pendidikan harusnya bebas dari intoleransi. Karena kreativitas, nalar kritis, dan inovasi hanya dapat berkembang jika peserta didik dan pendidik seluruh Indonesia belajar dengan merdeka tanpa paksaan dan tekanan, itulah esensi Merdeka Belajar,” tutup Mendikbudristek.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
#CerdasBerkarakter
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 171 /sipres/A6/V/2021

Jakarta, 4 Mei 2021 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2021 secara daring dan luring terbatas dengan protokol kesehatan ketat, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta (2/5). Berbagai perwakilan pemangku kepentingan pendidikan turut hadir dalam acara tersebut, mulai dari perwakilan peserta didik, guru, hingga pegawai di lingkungan Kemendikbud. Generasi muda sebagai pemilik masa depan Merdeka Belajar yang terus digelorakan Kemendikbudristek pun hadir secara langsung pada peringatan Hardiknas 2021.

Andrea Pramesti Putri, peserta didik SMA Bopkri 1 Yogyakarta, adalah salah satu perwakilan generasi muda yang berkesempatan menjadi pengisi acara dalam peringatan Hardiknas 2021. Sebagai solois, ia menyanyikan lagu daerah Bolelebo, sedangkan lagu Gemu Famire dinyanyikannya secara berkelompok bersama tiga siswi lainnya. Ketika ditemui usai acara, Andrea terlihat gembira dan antusias. “Aku suka bernyanyi sejak umur empat tahun. Ketika itu masih iseng dan mencari model-model nyanyi yang paling tepat. Masuk SD, aku ikut les vokal, dan SMP belajar menyanyi klasik hingga sekarang,” jelas Andrea yang didampingi orang tuanya.

Andrea mengaku, peran orang tua amat penting dalam pembentukan talentanya bermusik. “Keluargaku pencinta musik. Ibuku bermain piano, kakak bermain biola. Hanya ayah yang tidak bisa main musik,” tutur Andrea tertawa. Gadis berusia 17 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya amat terinspirasi penyanyi pop dalam negeri seperti Rossa, Raisa, dan Lyodra. “Kalau dari luar negeri, aku suka Mariah Carey dan Ariana Grande,” ujar dia.

Ditanya mengenai cita-citanya, Andrea dengan yakin mengatakan ingin jadi dokter. “Aku ingin masuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada,” ujarnya. Andrea juga berharap agar anak-anak muda di Indonesia bisa semakin mencintai musik. “Semoga pendidikan musik bisa diperbanyak lagi. Saya pribadi, awalnya belajar di genre pop, lalu belajar genre klasik. Di Indonesia, genre klasik kurang disukai. Mudah-mudahan lebih banyak yang suka,” harapnya. Ia pun juga berharap agar semua anak muda di Indonesia, pada Hardiknas ini, dapat semakin memaknai pendidikan. “Semua anak muda punya passion masing-masing. Semoga kita bisa meningkatkan passion kita di bidang masing-masing,” jelas Andrea.

Pelajar lain, Yohanes Nico, adalah seorang pemain terompet yang menjadi anggota orkestra Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. Ia mengaku senang bermusik dan belajar pendidikan musik secara formal. “Harapannya, bisa masuk ISI Yogyakarta,” ungkapnya menyebut Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, perguruan tinggi seni yang terkemuka di Indonesia.

Nico, begitu ia akrab dipanggil, juga berharap agar pandemi Covid-19 cepat usai. “Saat pandemi ini, orkestra tidak ada (penampilan). Saya ingin kembali bermusik secara luring lagi. Bermusik secara online tidak seru,” katanya. Ia juga berharap, agar ke depannya pendidikan musik di Indonesia bisa lebih maju. “Semoga bisa lebih keren lagi,” ujar dia. Ditanya mengenai siapa musisi idolanya, Nico menjawab mantap, “Dewa 19.”

Sementara itu, anggota orkestra dari SMK Negeri 2 Bantul Yogyakarta, Raden Widyatama, mengaku bangga bisa turut tampil di Hardiknas tahun ini. “Saya bangga sebagai bagian dari pelajar dan bisa berpartisipasi di Hari Pendidikan Nasional di Kemendikbud,” ungkap Raden.

Ia juga mengaku bahwa sebagai peserta didik sekaligus musisi, ia masih berusaha memahami kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek selama masa pandemi. Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi hambatan bagi para musisi untuk berkembang. “Mungkin karena pandemi, jadi bagi para musisi, kita lebih sulit berproses. Semula kita bisa latihan rutin secara luring, sekarang jadi daring. Menurut saya, ini kekurangannya,” terang Raden. Ia melanjutkan, “Saya merasa seharusnya para musisi diberi porsi (penampilan) yang lebih, karena para musisi bisa hidup kalau musik seperti ini. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan lagi,” terang Raden. Ia berharap semoga para musisi tetap semangat bermusik dalam kondisi pandemi ini. “Semoga tetap semangat dan pantang menyerah,” harapnya.

Inisiatif Para Guru Bergerak Lewat Transformasi Budaya Digital

Sementara itu, Kepala Humas Ikatan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (IGTIK) PGRI, Youri Lylie, mengamati bahwa kebebasan bergerak untuk pendidik pada dewasa ini lebih terbuka. “Peringatan Hardiknas hari ini adalah puncak perubahan-perubahan yang dilakukan Mas Menteri,” ungkap Youri yang turut hadir pada upacara Hardiknas di Kantor Kemendikbud.

Menurut dia, salah satu contohnya adalah pendekatan yang mengacu pada standar internasional seperti PISA, dan bukan standar lokal saja. “Jadi, saya lihat semua potensi guru itu semuanya bergerak. Semuanya melakukan perubahan yang sebelumnya mungkin cenderung monoton sebelum Mas Menteri ini. Jadi kita harap ada perubahan sistem pendidikan dengan berubahnya guru-guru itu menjadi lebih fleksibel melalui kebijakan Merdeka Belajar karena saat ini sudah banyak aspek yang diberikan kebebasan,” terang Youri.

Di sektor budaya, lanjut Youri, saat ini banyak dipengaruhi media sosial. “Sekarang lebih banyak yang mengonsumsi informasi dari media sosial daripada TV atau radio. Perubahannya lebih cepat,” kata Youri. Ia berharap, figur Mendikbudristek yang masih muda akan mampu membuat kebijakan kebudayaan berubah, salah satunya bisa membantu perubahan budaya ke arah yang lebih positif dengan memanfaatkan teknologi.

“Kita tahu Mas Menteri saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, salah satunya agar tidak seperti hasil PISA kemarin. Saya melihat Mas Menteri telah berbuat banyak agar peringkat PISA kita lebih baik dari sebelumnya,” tambah Youri lagi.

Youri mengamati, pada masa pandemi muncul inisiatif-insiatif yang datang dari para guru sendiri. “Tanpa bantuan pemerintah, guru-guru melakukan webinar sendiri. Misalnya melalui MGMP, guru-guru matematika bekerja sama dengan guru-guru TIK mengadakan webinar tentang literasi numerasi untuk meningkatkan kreativitas. Dan dengan mencari sponsor sendiri, peserta mendapatkan hadiah sponsor agar lebih semangat. Nantinya, pengetahuan yang didapatkan dari webinar dibagikan kepada siswa-siswanya,” jelas Youri antusias.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
TikTok: @kemdikbud.ri
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Jakarta, 28 April 2021 ---  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini menetapkan dan melantik Nadiem Anwar Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengambil sumpah jabatan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala BRIN yang dilantik pada hari ini, kemudian diakhiri dengan  pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan pers usai pelantikan di istana negara (28/04) mengatakan, “Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengemban amanah baru dalam upaya memajukan Indonesia. Riset dan teknologi adalah hal yang dekat di hati saya sehingga harapan saya besar untuk benar-benar meningkatkan kualitas dan inovasi di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kami juga berharap untuk dapat menjadi mitra dan bekerja sama secara dekat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).”

Nadiem juga berpesan bahwa penggabungan riset dan teknologi di tingkat perguruan tinggi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus disikapi dengan semangat optimisme dalam upaya mengakselerasi karya dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, melalui penelitian dan program Kampus Merdeka serta program link and match, sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM di abad 21.

“Mari kita semua bergotong royong dalam menjalankan amanah besar ini dengan ketulusan hati, dan kami juga memohon kesabaran seluruh pemangku kepentingan untuk menunggu arahan yang tercantum di Peraturan Presiden yang mengatur skema organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.” Tutup Nadiem.





Foto: BPMI

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Pusdatin Kemendikbud, (26/4) – Program Pembelajaran berbasis TIK (PembaTIK) tahun 2021 yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, M.B.A pada Rabu 15 April 2021 lalu, telah diikuti oleh 80.000 guru yang telah mendaftar  berdasarkan data panitia pada hari Sabtu, 24 April 2021, pukul 21.23 WIB.

Provinsi jawa Timur berada tingkat teratas dengan 14.309 Guru, diikuti Jawa Barat dengan 12.024 Guru, DKI Jakarta dengan 9.510 guru dan Jawa Tengah 9.228 guru yang telah mendaftar. Selain itu terdapat 141 guru yang mendaftar yang berasal dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Peserta yang mendaftar Program PembaTIK 2021 terdiri dari: Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari semua jenjang, guru tetap Yayasan, guru honorer di Instansi Pendidikan Pemerintah/Swasta dari semua jenjang yang telah mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya (guru mata pelajaran/guru kelas)

Jumlah Peserta PembaTIK 2021 Sabtu, 24 April 2021, Pkl 21.23 WIB

Ini adalah capaian luar biasa, karena hanya dalam kurun waktu 10 hari target peserta yang dicanankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada peluncuran 15 April 2021 lalu yakni sebanyak 75.000 guru mengikuti PembaTIK 2021 telah tercapai, ungkap Muhammad Hasan Chabibie, plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Pada kesempatan yang sama ia mengapresiasi kepada seluruh pihak yakni satuan kerja internal Kemdikbud, Kepala Daerah, Dinas Pendidikan provinsi maupun kota/ kabupaten dan khususnya Duta Rumah Belajar serta sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia.

Hasil ini juga memberikan rasa optimisme bahwa guru diseluruh Indonesia memiliki motivasi yang sama dengan kebijakan Kemdikbud seperti yang disampaikan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran PembaTIK lalu, “Guru-guru dapat mensinergikan seluruh kebijakan Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar, Guru Penggerak dan juga bantuan kuota data internet”.

Melalui pemanfaatan bantuan kuota data Internet dari pemerintah, para guru dapat mengakses, membuat hingga mendistribusikan beragam konten pembelajaran hasil mengikuti PEMBATIK ini ke media sosial. Bahkan bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga diharapkan para guru dan siswa meningkatkan kemampuan literasi digital, Guru yang dapat memaksimalkan potensi diri dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, merupakan salah satu kriteria Guru Penggerak yang akan menjadi garda terdepan memajukan pendidikan di Indonesia,” imbuh Mendikbud.

Selanjutnya, Muhammad Hasan Chabibie berpesan kepada peserta yang sudah mendaftar dapat “mengikuti setiap tahapan demi tahapan yang telah dijadwalkan PembaTIK 2021, yang diharapkan menjadi pembelajaran untuk implementasikan model pemanfaatan TIK dengan sebaik-baiknya”.

Kegiatan PembaTIK tahun 2020 sukses diselenggarakan secara daring, tahun 2021 kembali dilakukan dengan 80.000 peserta

Pendaftaran telah ditutup setelah kuota peserta pada Gelombang 40 terpenuhi, Selanjutnya akan dibuka untuk pendaftaran tahap kedua. Selamat mengikuti program PembaTIK tahun 2021, Semoga ikhtiar kita untuk menjaga nyala api belajar peserta didik dapat terwujud dengan hadirnya berbagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan oleh guru-guru Indonesia yang telah menunjukkan kemampuannya beradaptasi menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital ini.

 Jakarta, 19 April 2021 --- Sehubungan dengan beredarnya protes dari kalangan yang menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas penghilangan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan, “Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan”.

Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya dengan fakta. “Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” terangnya.

Meluruskan tudingan yang dimaksud kalangan tersebut, Hilmar menjelaskan “buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat”.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, “naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya.

Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud. "Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tutup Hilmar.

https://www.nu.or.id/post/read/100448/kisah-gus-sholah-dirikan-museum-kh-hasyim-asyari-

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 5 April 2021 --- Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan Selasa (30/3) telah berlaku. Menindaklanjuti SKB Empat Menteri tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas,” tekan Mendikbud. Lebih lanjut Mendikbud juga menyampaikan, “satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah”.

Dua puluh dua persen sekolah telah melakukan PTM terbatas dan telah menunjukkan berbagai praktik baik kebijakan PTM terbatas, diantaranya adalah SD Negeri 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Bengkulu.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengatakan SDN 03 Pontianak Selatan telah melakukan berbagai persiapan dalam menunjang PTM terbatas.

Persiapan yang dilakukan SDN 03 Pontianak Selatan sebelum memulai PTM terbatas adalah membentuk tim satgas Covid-19, mempersiapkan prosedur operasional standar (POS) PTM terbatas, melakukan pemenuhan daftar periksa (menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, melakukan kerja sama dengan Puskesmas, membeli thermo gun, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dst.), memperbanyak imbauan 4M di lingkungan sekolah, memberitahukan rencana PTM terbatas kepada RT, Kelurahan, dan Babinkamtibnas, melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM terbatas pada dinas pendidikan (disdik) Kota Pontianak.
 
Agar PTM terbatas berlangsung secara aman, SD Negeri 03 Pontianak Selatan melakukan beberapa langkah untuk memastikan kelancaran. Langkah-langkah yang diambil di antaranya mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak sekolah, selalu menerapkan protokol kesehatan, memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah, mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi serta mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk segera melakukan vaksinasi.
 
Dalam hal pembagian rombongan belajar, SDN 03 Pontianak Selatan menerapkan anjuran pemerintah yaitu maksimal 50 persen kapasitas per kelas sehingga dalam satu rombongan belajar terdapat dua kelompok belajar. Masing-masing rombongan belajar melakukan PTM terbatas sebanyak dua kali dalam satu minggu. “Siswa dengan nomor absen 1-16 masuk di hari Senin dan Rabu, siswa dengan nomor absen 17-32 masuk di hari Selasa dan Kamis,” tutur Jumeri.
 
Dalam satu kali pertemuan, berlangsung selama 3 jam dari pukul 07.00–10.00 WIB sehingga setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam satu minggu. “Jam masuk dibuat selang seling dengan jeda beberapa menit agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan,” kata Jumeri.
 
Dalam hal mengombinasikan PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), SDN 03 Pontianak Selatan melakukan PJJ secara daring melalui grup Whatsapp untuk memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah. Pembahasan tugas dilakukan di ruang kelas bagi yang giliran masuk dan lewat aplikasi Zoom bagi yang giliran PJJ. Selanjutnya, hari Jumat digunakan untuk melakukan evaluasi PTM terbatas pada setiap minggunya.
 
Sekolah lain yang telah membagikan praktik baik dalam PTM terbatas adalah SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Dalam melaksanakan PTM terbatas, salah satu guru SMAN 9 Bengkulu Selatan, Meydia Afrina mengatakan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga wali siswa atau orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi dengan dua tujuan, yakni pertama, mendengarkan pendapat orang tua ketika sekolah akan dibuka kembali, kemudian yang kedua adalah memastikan orang tua untuk menyiapkan anak mereka dengan protokol kesehatan yang ketat ketika kembali ke sekolah”.

Persiapan yang dilakukan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan sebelum memulai PTM terbatas antara lain mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus, melakukan pengadaan alat protokol kesehatan, mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB Empat Menteri, mempersiapkan sarana fisik sekolah seperti sanitasi dan kebersihan sekolah dan melaporkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
 
Selanjutnya, agar PTM terbatas tetap berlangsung secara aman, SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan, tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, selalu mengingatkan peserta didik untuk jaga iman, aman dan imun, melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan dan tidak ada jam istirahat.
 
Kemudian contoh praktik baik dari SMAN 9 Bengkulu Selatan dalam pembagian rombongan belajar, rombongan belajar dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan siang dengan jadwal per tingkat. Senin dan Kamis untuk kelas XII, Selasa dan Jumat untuk kelas XI, serta Rabu dan Sabtu untuk kelas X.
 
Dalam satu minggu, siswa melakukan PTM terbatas dengan total 4 jam 30 menit. Karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka ditambahkan PJJ dengan memberikan tambahan materi menggunakan berbagai platform yang dikuasai guru seperti Google Classroom, Whatsapp, dan lainnya. “Saya yakin banyak praktik baik lain dari sekolah di daerah-daerah lain dalam mempersiapkan PTM terbatas pada era kebiasaan baru,” tutur Jumeri.

Praktik baik lainnya juga hadir dari SDN 2 Pembataan. Plt. Kepala Sekolah, Nina Zurdiana, mengatakan pada kegiatan tatap muka di sekolah, siswa SDN 02 Pembataan terdiri dari 590 siswa. “Jadi kami menggunakan hanya dengan enam rombel, satu rombel terdiri dari 30 siswa. Namun kami bagi menjadi tiga kelompok, jadi satu kelompok terdiri dari kurang lebih 10-12 siswa dalam satu kelompoknya. Satu kelompok itu mempergunakan waktu selama satu jam untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan penjelasan saja kepada siswa, penguasaan tetap dilakukan di rumah,” ujar Nina Zurdiana.  
 
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#merdekabelajar
#bersamahadapikorona
#bersamabergerakpulih
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 105/sipres/A6/IV/2021

Jakarta, 3 April 2021 --- Melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, pemerintah berupaya mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Guna mengoptimalkan implementasi kebijakan ini, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menggelar sosialisasi berupa Dialog Produktif bertajuk "Rindu Pembelajaran Tatap Muka". Acara ini ditayangkan FMB9ID_IKP, mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim beserta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf pada Kamis (1/4).

Dalam penjelasannya, Mendikbud menyampaikan persiapan yang tengah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pertama adalah akselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah. “Kemenkes mendorong agar di akhir bulan Juni sampai dengan Juli semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita sudah divaksinasi,” ungkap Mendikbud seraya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk ikut berperan aktif memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya.

Persiapan selanjutnya untuk PTM terbatas yaitu fleksibilitas penuh atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah. Mendikbud menerangkan bahwa dana BOS dapat dialokasikan untuk melengkapi keperluan sekolah yang berkaitan dengan protokol kesehatan, seperti masker, sabun cuci tangan, tes Covid-19 secara berkala, layanan antar jemput, dan berbagai kelengkapan penunjang lainnya.

Mendikbud juga mengimbau sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap, agar segera memberikan opsi PTM terbatas. Tidak perlu menanti sampai tahun ajaran baru dimulai Kendati demikian, orang tua tetap berperan penting dan berhak memutuskan anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tidak. “Yang tidak boleh dipaksa adalah orang tua, karena orang tua bebas memilih anaknya untuk ikut PTM terbatas atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah,” sambung Mendikbud.

Selain itu, Mendikbud juga menegaskan kembali bahwa PTM terbatas ini tidak sama dengan PTM saat sebelum masa pandemi. Kali ini, secara teknis PTM terbatas dijalankan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat, seperti menerapkan 50% kapasitas kelas atau maksimal 18 anak perkelas, menjaga jarak antar tempat duduk siswa, tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan penerapan protokol kesehatan 3M di lingkungan sekolah.

Pemda juga memiliki hak menutup kembali sekolah, jika infeksi Covid-19 daerah tersebut sedang mengalami peningkatan. Hal ini juga berlaku saat pemda menemukan laporan kasus infeksi Covid-19 di lingkungan sekolah. “Jadi kita harus tetap siaga. Jika terjadi infeksi di dalam lingkungan sekolah, sekolah diwajibkan untuk ditutup sementara,” jelas Mendikbud.

Koordinasi yang Baik antar Seluruh Pemangku Kepentingan Tentukan Kesuksesan PTM Terbatas

Mendikbud menyadari bahwa PTM terbatas tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari segala pihak. Oleh karena itu, ia mengimbau jajaran di tingkat pusat, pemda, sekolah, hingga orang tua untuk terus bekerja sama demi menyukseskan PTM terbatas ini. Disiplin terhadap protokol kesehatan juga menjadi kunci dari keberhasilan PTM terbatas. Semua pihak diharapkan tetap patuh dan taat mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan kabar gembira, tentang respons baik dari orang tua, sekolah, pemda, dan masyarakat berkaitan dengan SKB Empat Menteri. Ia mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor, terdapat 170 sekolah yang telah diverifikasi dan siap melaksanakan PTM terbatas. Pihak sekolah juga sudah meyiapkan perlengkapan protokol kesehatan yang nantinya diharapkan mampu membuat siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

“Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu asik di rumah, sehingga kehilangan kesempatan untuk sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi suatu momentum untuk mengembalikan semangat belajar kembali,” tutur Dede

Mendukung imbauan Mendikbud, Dede menyatakan, koordinasi dari semua pihak merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan SKB. Pada kesempatan ini, Ia juga mengimbau rekan-rekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PTM terbatas ini. “Kami juga mengharapkan ada pantauan dari temen-teman DPRD di daerah untuk lebih aktif melakukan fungsi controlling dan pengawasan,” jelas Dede.

Kepala Sekolah SDN Cebongan 02 Salatiga, Sri Handayani menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan PJJ. Menurutnya, kendala terberat di awal pelaksaan PJJ adalah kurangnya siswa yang memiliki teknologi penunjang PJJ seperti gawai yakni masih di bawah 50%. “Kami juga menemukan banyaknya keluhan yang dirasakan oleh orang tua karena kesulitan mereka saat membimbing dan mengajarkan pembelajaran kepada sang anak,” ujar Sri.

Sri juga menuturkan bahwa sekolah SDN Cebongan 02 Salatiga, siap melaksanakan PTM terbatas. Hal ini didukung dengan perobaan atau simulasi PTM terbatas yang telah dilakukan SDN Cebongan 02 Salatiga. “Kami sudah siap, kami juga sudah melaksanakan simulasi PTM terbatas. Sekarang kami hanya tinggal menunggu vaksinasi sebelum melakukan turun melakukan PTM terbatas,” ungkap Sri.

Aswin Anwar, selaku Guru Olahraga SD Impres Klasaman Kota Sorong juga menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan PTM terbatas yang telah dilaksanakan oleh sekolahnya. PTM terbatas yang dilaksanakan oleh SD Impres Klasaman Kota Sorong dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur PTM terbatas yang berlaku, seperti penerapan kapasitas kelas, protokol kesehatan yang ketat, dan mencegah kerumunan.

“Setiap hari ada yang datang, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, polisi, satgas Covid-19, dan beberapa pihak lainnya. Kami senang, karena ini yang membuat kami merasa dijaga dan dipantau sama mereka,” jelas Aswin.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 104/sipres/A6/IV/2021

Rabu, 31 Maret 2021 14:32

Mengawal Pengadaan Satu Juta Guru PPPK

Written by
Wooow, kereeen, great, dan “Menakjubkan”, satu kata yang tepat diberikan atas kebijakan Pemerintah yang akan melaksanakan pengadakan 1 juta guru PPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan/kekurangan guru secara nasional, yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Disamping itu, kebijakan tersebut dimaksudkan pula dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer guru yang sudah mengajar dalam kurun waktu yang ralatif lama, yang menurut data Kementerian Dikbud jumlahnya mencapai 700.000 orang. Terhadap tenaga honorer tersebut, akan diberikan kesempatan 3 kali untuk dapat mengikuti seleksi bila tidak lulus dalam seleksi pertama dan kedua. Sangat menakjubkan, karena dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, baru kali pertama dilaksanakan pengadaan guru dalam jumlah yang besar. Kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar ini, mestinya tidak boleh terjadi. Disamping, dipastikan berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar yang ujungnya berdampak terhadap kualitas pendidikan, dan dalam jangka panjang dapat pula berpengaruh dalam mewujudkan atau “membangun sumber daya manusia (termasuk aparatur sipil negara)” yang berkualitas, yang merupakan salah satu dari 5 visi dan misi Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (2021- 2024). Timbul pertanyaan, koq bisa terjadi kekurangan guru dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Padahal Kementerian PANRB yang berwenang dalam penetapan kebutuhan/formasi secara nasional selalu memprioritaskan sektor pelayanan dasar yakni bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengadaan CPNS setiap tahunnya. Berdasarkan data di Kementerian PAN-RB bahwa dalam kurun waktu 9 tahun yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 melalui PP 48/2005 jo PP 56/2007 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan seleksi (administratif) terhadap tenaga honorer dan telah diangkat menjadi CPNS sebanyak lebih kurang 1.2 juta orang, yang sebagian besar adalah tenaga guru dan tenaga administrasi. Jumlah tersebut relatif banyak, yakni mencapai 25% dari seluruh ASN yang ada di Republik ini.
 
Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan 1 juta guru PPPK, patut diberikan apresiasi. Mengingat dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja DPR RI, baik di Komisi II, Komisi X, dan Komisi Gabungan Pemerintah sering ditagih progres penyelesaian tenaga honorer, yang berujung wakil rakyat tersebut mengusulkan revisi terhadap UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menambahkan pasal khusus yaitu “tenaga honorer, tenaga harian lepas, atau tenaga lain yang sejenis dapat diangkat secara langsung/tanpa melalui proses seleksi menjadi CPNS, tidak hanya guru”. Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan tenaga honorer (termasuk guru) sudah sejak lama menjadi permasalahan nasional, dan menjadi beban “politik” pemerintah, baik pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Berdasarkn ketentuan peraturan perundang- undangan bahwa keberadaan tenaga honorer guru, termasuk honorer lainnya masih dimungkinkan sampai dengan akhir Nopember 2023. Artinya Pemerintah mempunyai kesempatan paling lama 3 tahun untuk menyelesaikan tenaga honorer guru dimaksud. Namun sangat disayangkan, pengadaan 1 juta guru PPPK tersebut belum termasuk kebutuhan guru agama pada sekolah-sekolah di lingkup Kementerian Agama dan kebutuhan guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di Pemerintah Daerah yang kewenangannya ada di Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Materi atau substansi seleksi pengadaan guru PPPK, berbeda dengan seleksi guru CPNS, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi (sosio kultural, manajerial, dan teknis). Terhadap pesesrta seleksi yang dinyatakan lulus tes kompetensi, selanjutnya diikutkan tes wawancara menggunakan CAT (untuk mengetahui moralitas dan integritas dari calon peserta). Hasil tes wawancara tersebut, dapat berpengaruh dalam penentuan kelulusan akhir, meskipun peserta seleksi sudah dinyatakan lulus administrasi dan lulus seleksi kompetensi. Materi seleksi yang demikian, tentu saja belum “familier” bagi tenaga honorer sehingga menjadi permasalahan tersendiri, dan berujung tidak berhasilnya mereka memenuhi passing grade/tidak lulus.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi dan laporan yang sering disampaikan oleh sebagian besar pengelola kepegawaian dan pendidikan di daerah bahwa terjadinya kekurangan guru dalam jumlah yang besar itu, antara lain disebabkan oleh :
  1. Perpindahan guru yang tidak terkendali, dengan kata lain terjadi “mismanageable” pengelolaan guru. Terjadinya pengelolaan guru yang demikian, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya “invisible-hand”. Faktor ini sangat dominan mempengaruhi bahkan sampai “menekan” para Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN dalam posisi yang “dilematis” untuk tidak mengabulkan bila ada usulan perpindahan guru dari sekolah- sekolah yang ada di daerah terpencil, terluar dan tertinggal ke sekolah-sekolah yang ada di perkotaan;
  2. Masalah “kesejahteraan” antara guru yang mengajar di perkotaan dan yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal;
  3. Sebagian besar guru PNS adalah kaum wanita, yang tidak jarang pula sebagai isteri/anggota keluarga dari TNI/Polri dan pejabat/pegawai pemerintah lain;
  4. Adanya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten, yang berimplikasi harus dibangun sekolah- sekolah baru, yang kerap tidak diikuti dengan perencanaan kebutuhan/pengadaan tenaga gurunya.
  5. Adanya pengangkatan guru PNS ke dalam jabatan struktural yang kompetensinya tidak bersesuaian dengan jabatan yang diduduki;
  6. Adanya perbantuan/penugasan guru PNS pada sekolah-sekolah swasta;
  7. Formasi yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sekolah yang diusulkan oleh PPK Daerah.
Sebagai ilustrasi, penyebab terjadinya kekurangan guru adalah distribusi/perpindahan guru PNS yang tidak terkendali yang berakibat di satu sisi terjadinya kelebihan guru di sekolah-sekolah yang ada di perkotaaan, di sisi lain terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Disamping itu, yang cukup berpengaruh karena faktor guru yang sebagian besar kaum wanita, yang tidak bisa tidak mengajukan pindah mengajar dengan alasan mengikuti penugasan suami, mengurus orang tua yang sedang menderita sakit, dan aneka ragam alasan lain. Menghadapi usulan pindah seperti ini, PPK berada dalam posisi yang “dilematis” dalam

 

mengambil keputusan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Namun, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa keputusan yang diambil oleh sebagian besar PPK adalah “terpaksa” menyetujui karena faktor “invisible-hand” yang sampai saat ini masih saja berlanjut. Disamping itu, masalah kesejahteraan menjadi faktor pandorong lain banyaknya guru PNS mengusulkan pindah ke sekolah- sekolah yang ada di perkotaan. Sudah bukan rahasia umum bahwa guru yang mengajar di perkotaan, mempunyai kesempatan nyambi memberikan “les privat” yang tentu saja ada penghasilan tambahan dalam bentuk “rupiah”. Sedangkan bila mengajar di daerah terpencil, tertinggal, terluar, peluang untuk dapat memberikan “les privat” sangat kecil. Andaipun peluang itu ada, biasanya yang mereka terima bukan dalam bentuk “rupiah” melainkan dalalm bentuk yang lain seperti ubi, singkong, pisang, ayam dan lain sebagainya.
Jalan pintas yang dilakukan oleh sebagian besar PPK Daerah dalam mengatasi kekurangan guru yaitu melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer guru baru, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Dikbud, dan kerap pula dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah tanpa sepengetahun PPK yang bersangkutan. Yang lebih memprihatin bahwa proses rekrutnya-pun tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang direkrut belum berijazah S.1. Dengan kata lain, pengangkatan guru honorer baru di satu sisi dapat “dipahami” agar proses belajar mengajar dapat berlangsung, di sisi lain PPK melakukan “pembiaran” terhadap guru- guru yang menumpuk di sekolah-sekolah di perkotaan dam berakibat in-efisiensi terhadap APBD. Demikian juga dengan praktek pengangkatan guru PNS menjadi pejabat struktural dan penugasan/perbantuan guru PNS ke sekolah-sekolah swasta sampai saat ini masih saja berlangsung.
Dalam konteks pengadaan 1 juta guru PPPK, berdasarkan data di Kementerian PANRB, terdapat 1 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang belum merespon kebijakan dimaksud, dengan alasan ketidaksiapan APBD dalam hal gaji dan tunjangan guru PPPK. Pemerintah Daerah tersebut mengharapkan keseluruhan biaya pengadaan guru PPPK bersumber dari APBN. Permintaan ini secara peraturan perundangan tidak dimungkinkan. Berdasarkan pemetaan Kementerian Dikbud pada Pada Pemerintah-pemerintah Daerah tersebut masih terdapat kekurangan guru, yang selama ini diampu oleh para honorer guru yang telah mengajar dalam waktu yang relatif lama, serta memenuhi syarat untuk dapat diikutkan seleksi dalam program pengadaan 1 juta guru PPPK. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan tidak tertutup kemungkinan permasalahannya berimbas/bergulir ke Kementerian PANRB dan Kementerian Dikbud.

Analisis/Solusi atas Permasalahan

Kebijakan Pemerintah melaksanakan pengadaan 1 juta guru PPPK patut diberikan apresiasi oleh kita semua selaku insan yang menginginkan terwujudnya hasil pendidikan yang berkualitas, yang kedepannya diharapkan mampu berdaya saing secara nasional, regional bahkan internasional. Demikian pula halnya dengan kebijakan pemberian 3 kali kesempatan mengikuti seleksi bagi tenaga honorer guru dan rencana adanya “pembekalan” sebelum seleksi patut pula diberikan penghargaan.

 

Berbagai permasalahan yang ada sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan sudah ditemu-kenali dan sudah ada design/rancangan pemecahan permasalahannya oleh Pemerintah agar di satu sisi membangun SDM (guru) yang unggul sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN dapat diwujudkan. Disisi lain, penyelesaian terhadap tenaga honorer (guru) yang sudah mengajar dalam kurun waktu relatif lama, yang selama ini statusnya tidak jelas dapat terselesaikan agar tidak berkepanjangan menjadi beban “politik” Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif kebijakan afirmasi terhadap tenaga honorer guru yang mengikuti seleksi. Apabila kriteria penentuan kelulusan murni sesuai dengan passing grade seperti halnya diberlakukan untuk pelamar umum, ditengarai tingkat kelulusannya tidak banyak/maksimal, tentu berdampak secara sosiologis dan psikologis bagi para tenaga honorer guru itu sendiri. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan saran pemikiran/solusi agar tingkat kelulusan tenaga honorer guru dapat lebih optimal, dan selanjutnya perlu “maintain” agar supaya ”manajemen” guru PPPK dapat dijalankan/ditegakkan, dengan cara :
  1. Diberikan afirmasi dalam penetapan kriteria kelulusan terhadap guru honorer, seperti memperhitungkan masa kerja sebagaimana diminta oleh forum-forum guru honorer (Kompas, 12 Maret 2021), bahkan lebih dari itu perlunya diberikan afirmasi tambahan bagi guru honorer yang mempunyai sertifikasi, terlebih lagi bagi guru honorer kategori disabilitas yang juga mempunyai sertifikasi. Apabila tidak diberikan afirmasi, dikhawatirkan para honorer guru tersebut tidak bisa memenuhi passing grade dan dinyatakan tidak lulus. Mengingat sebagian besar dari mereka dapat saja tidak optimal dalam mengapdate pengetahuan/ kompetensinya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, apalagi honorer guru yang telah lama mengajar di daerah terpencil, terluar dan tertinggal;
  2. Terhadap PPPK yang belum merespon, agar didorong atau “dipaksa” mengusulkan formasi dalam pengadaan guru PPPK tahun 2022. Dalam hal ketidak-tersediaan anggaran untuk pemberian “tunjangan” guru PPPK, sebenarnya dapat dilakukan dengan mengefisienkan pengeluaran anggaran “rutin” dengan cara mengurangi besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang sudah diberikan kepada para pejabat dan semua PNS yang ada. Cara yang lain mengurangi anggaran biaya perjalanan dinas dengan melakukan pembatasan jumlah personil yang akan melakukan perjalanan dinas baik ke Instansi Pusat maupun ke Instansi Daerah lain, apalagi kegiatannya “hanya” sebatas studi banding, konsultasi, dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa diperoleh  dengan cara tele-conference.
  3. Ditetapkan regulasi yang mengatur larangan perpindahan guru PPPK dari satu sekolah ke sekolah lain, dan terhadap PPK yang masih menyetujui perpindahan guru PPPK dengan alasan apapun diberikan sangsi yang tegas. Pentingnya penetapan regulasi ini agar tidak terulang lagi perpindahan guru dari sekolah-sekolah di daerah terpencil, terluar, tertinggal ke sekolah- sekolah yang ada di perkotaan sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan dengan regulasi tersebut menjadi dasar atau dapat membentengi PPK Daerah untuk tidak mengabulkan permohonan pindah meskipun dipengaruhi/ditekan oleh faktor invisible-hand. Bentuk regulasi, cukup dengan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PANRB, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, bila memungkinkan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah);
  4. PPK Daerah diminta menetapkan kebijakan lokal dalam bentuk pemberian insentif tambahan (tunjangan kemahalan) terhadap guru PPPK yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan mengajar secara penuh di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal;
  5. Khusus permasalahan belum terakomodirnya kebutuhan guru agama, baik kebutuhan di sekolah-sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan Kementerian Agama sendiri, dari sisi waktu masih dimungkinkan, dengan catatan Kementerian Agama mampu memetakan kebutuhan per sekolah dan memetakan guru honorer. Apabila tidak bisa dimasukkan dalam gerbong pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian Agama segera merencanakannya secara komprehansif untuk pengadaan tahun 2022. Perencanaan tersebut, selanjutnya dibahas bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud dan BKN.
Agar supaya program pengadaan 1 juta guru PPPK ini dapat dilaksanakan dengan lancar, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah dapat diwujudkan, melalui :
  1. Para Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pemberian “tunjangan” guru PPPK, anggaran pelaksanaan seleksi, dan biaya pendukung lainnya;
  2. Para tenaga honorer guru segera mempersiapkan diri sedini mungkin dengan cara mencari berbagai referensi agar dapat memenuhi nilai ambang batas “passing grade” untuk dapat dinyatakan lulus seleksi;
  3. Wakil rakyat, baik DPR RI/DPRD, DPD RI, PGRI dan semua organisasi profesi lain yang bergerak di bidang Pendidikan, serta forum-forum tenaga honorer guru yang ada di setiap Provinsi bahkan ada di setiap Kabupaten/Kota juga secara maksimal mendukung program pengadaan 1 juta guru PPPK.

Penutup

Kebijakan Pemerintah melaksanakan mengadakan 1 juta guru PPPK merupakan kebijakan strategis, mulia dan momentumnya juga sangat tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekurangan guru dan sekaligus secara bertahap menyelesaikan permasalahan guru honorer yang sudah mengajar dalam waktu relatif lama, yang menurut data Kem.Dikbud saat ini jumlahnya mencapai 700 ribuan. Oleh karenanya, dan dalam konteks membangun Sumber Daya Manusia (guru) yang unggul, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi periode II, sebaiknya keinginan beberapa pihak yang mendorong dilakukannya revisi ,UU 5/2014 dengan memasukkan klausul “tenaga honorer, tenaga harian lepas, dan tenaga dengan sebutan lainnya untuk diangkat secara langsung menjadi CPNS tanpa seleksi” perlu dipertimbangkan lagi, atau diputuskan tidak perlu dilanjutkan.
 
Diharapkan, setelah melalui berbagai tahapan seleksi sebagaimana strategi yang diusulkan di atas disetui oleh Pemerintah, semata-mata dimaksudkan para tenaga honorer guru yang nantinya ikut seleksi dapat dinyatakan lulus dalam jumlahnya yang banyak/signifikan. Dengan diangkatnya guru honorer menjadi guru PPPK, status mereka yang selama ini “terkatung katung” menjadi jelas, termasuk kejelasan terkait dengan hak, kewajiban dan karier kedepan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Sekedar menengok ke belakang bahwa sudah sangat sering para tenaga honorer (guru)


berdemonstrasi menuntut untuk diangkat secara langsung sebagai CPNS di depan Istana Presiden, di Kementerian PANRB, BKN dan Instansi Pemerintah lain, dipastikan menguras energi dari para tenaga honorer guru itu sendiri. Guru merupakan insan yang terpelajar, terhormat, dan berstatus sebagai “pendidik”, semestinya berada di depan kelas, malah berdemonstrasi dan berteriak-teriak di jalanan yang tidak jarang menampilkan spanduk yang pesannya “kurang pantas”, merupakan pemandangan yang sungguh sangat menyedihkan, mengenaskan, menyayat hati, dan sekaligus sangat “memalukan”. Insyaallah dengan kebijakan pengadaan 1 juta guru PPPK, permasalahan yang mendasar yakni kekurangan guru dan permasalahan tenaga honorer (guru) dapat diselesaikan……“sekali mendayung dua, tiga pulau terlampaui”. Bravo pemerintah… bravo tenaga honorer (guru),…bravo anak bangsa.
(Arizal, Analis kebijakan Utama pada Kedeputian SDM Aparatur Menpan)

Jadwal

19 - 23 April 2021

Jakarta, 27 Maret 2021 --- Program Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD) mulai 1 April 2021 akan ditayangkan di TV Edukasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peralihan medium penayangan program BDR tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala sejak penayangan di awal masa pandemi dan yang terakhir, yaitu pada bulan Februari 2021. Hasil evaluasi terkini didapatkan melalui metode survei dan diskusi kelompok terpumpun dilakukan terhadap lebih dari 6.200 pemangku kepentingan, termasuk yang berdomisili di daerah tertinggal.

“Dalam perjalanannya, program BDR tidak dapat dilepaskan dari perkembangan situasi pandemi. Oleh sebab itu, evaluasi terus dilakukan secara berkala terhadap program BDR di TVRI dan menjadi acuan penentuan kebijakan penayangan,” terang pelaksana tugas (plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Hendarman, di Jakarta, Sabtu (27/3).

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum responden dan informan menganggap konten dan cara penyajian program BDR sudah relevan dan baik. Sebagian besar responden juga menganggap program BDR membantu guru menambah wawasan dalam mengajar dan membantu siswa memahami materi belajar.

Selain itu, hasil evaluasi juga memvalidasi terdapatnya perubahan pola perilaku di masa pandemi terkait media pembelajaran yang diminati. Jika sebelumnya pemangku kepentingan menyaksikan tayangan televisi (TV), sekarang cenderung beralih ke media sosial dan platform berbagi digital. Selain itu, ada kebijakan pendukung dari Kemendikbud seperti bantuan kuota data internet tahun 2020 dan 2021, serta  alternatif sumber pembelajaran lainnya sehingga penayangan pembelajaran melalui TV kurang diminati.

Menimbang hal tersebut dan merujuk pada arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo agar vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan diakselerasi untuk mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru, masukan pemangku kepentingan, efisiensi anggaran, dan cakupan siaran yang perlu diperluas, maka program BDR akan ditayangkan pada tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2021, melalui: (1) TV Edukasi Kemendikbud; (2) Kanal YouTube TV Edukasi; dan (3) Kanal YouTube Rumah Belajar.

“Pemangku kepentingan merekomendasikan medium penayangan program BDR di antaranya melalui YouTube,  media sosial, TV Edukasi Kemendikbud, dan TV lokal. Alasan utama publik memilih medium tersebut adalah karena bisa ditonton ulang dan mudah diakses,” jelas Hendarman. Lebih lanjut Hendarman mengajak para pendidik, dan peserta didik, serta orang tua untuk senantiasa memanfaatkan program BDR melalui medium yang telah disediakan Kemendikbud.

Siaran TV Edukasi Kemendikbud mengudara dengan dukungan satelit Telkom Merah Putih dan bisa diakses secara bebas melalui antena parabola oleh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat, TV Edukasi Kemendikbud juga bekerjasama dengan TV daerah, saluran video-on-demand (VoD), dan kanal over-the-top (OTT).

--

Untuk menyampaikan masukan dan saran mengenai program BDR, dapat mengisi survei di s.id/surveibdr, mengunjungi website http://ult.kemdikbud.go.id/, atau mengirim surat elektronik ke: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..  

Tautan Youtube program BDR di Televisi Edukasi Kemendikbud untuk Sekolah Dasar:

kelas 1:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas1
kelas 2:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas2
kelas 3:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas3
kelas 4:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas4
kelas 5:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas5
kelas 6:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/BDRSDkelas6