Pontianak - BPMP Kalbar - Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD) Tahap 2 Kembali di Gelar BPMP Provinsi Kalimantan Barat

Selasa (28/06) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat kembali mengadakan Forum Pemangku Kepentingan Daerah Sekolah Penggerak Tahap 2. Forum Pemangku Kepentingan Daerah Sekolah Penggerak ini digelar selama tiga hari hingga kamis (30/05) bertempat di BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat Iwan Kurniawan menyampaikan pentingnya Komunitas Belajar dalam strategi Implementasi Kurikulum Merdeka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastarita kembali memaparkan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), besar harapan beliau sekolah Penggerak ini untuk bisa meningkatkan IPM Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya kegiatan juga di pandu oleh para Pelatih Ahli Sekolah Penggerak bersama Widya Prada BPMP Provinsi Kalimantan Barat

Peran Pelatih Ahli lebih kepada mengajak peserta untuk memiliki mimpi bersama yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut.

Widyaprada BPMP Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terkait Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan perencanaan berbasis data, kedua hal ini merupakan ujung tombak dalam menyukseskan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan.

Kepanitiaan dalam kegiatan ini dibentuk dari lintas fungsi yang ada di BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Hendrik Jokolestono sebagai panitia menilai antusiasme peserta  cukup tinggi dalam kegiatan ini.

Pontianak, 28 Juni 2022 - BPMP Kalbar - Penjaminan mutu pendidikan tidak bisa ditawar. Seluruh peraturan, kebijakan dan program perlu dilaksanakan dengan benar. Para pemangku kebijakan selayaknya bergandeng tangan dalam bentuk kemitraan. Di sisi lain seluruh warga berhak mengawal. Sinergi seluruh pihak inilah yang dibutuhkan dalam siklus peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Merujuk pada kepentingan tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai UPT Kemendikbudristek di provinsi segera mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam seluruh inisiasi yang telah diagendakan. Program yang paling mendesak adalah persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada tahun ajaran baru mendatang. Penerapan IKM ditujukan kepada sekolah yang telah berpredikat Sekolah Pengerak.

Peran strategis BPMP sebagai mitra pendidikan bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota dan provinsi menjadi perhatian yang pantas diunggulkan. Peran advokasi yang dilandasi dengan standar pelayanan fasilitasi dan permohonan narasumber menjadikan BPMP mempunyai peran sentral. Oleh karenanya seluruh karyawan BPMP harus mempunyai pemahaman dasar yang benar mengenai IKM yang selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk pendampingan.

Dalam rangka menyatukan misi dan menambah pengetahuan mengenai IKM, BPMP menyelenggarakan penguatan kompetensi bagi seluruh karyawan. Tujuan kegiatan ini adalah pengayaan wawasan tentang IKM, penyatuan pemahaman IKM dan konsolidasi dalam menjalankan strategi IKM di sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang telekonferen pada tanggal 27 Juni 2022 wajib diikuti pegawai ASN maupun tenaga kontrak. Harapannya seluruh sumber daya BPMP memahami dengan benar mengenai strategi yang akan diterapkan. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, M.Si dan widyaprada ahli madya, Dr. Herlina selaku narasumber menyampaikan penguatan tentang 6 strategi dukungan Kemendikbudristek dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

Dalam pemaparannya, kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan strategi yang perlu ditempuh dalam IKM, yaitu (1) guru dan kepala sekolah bisa belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), (2) guru dan kepala sekolah bisa belajar Kurikulum Merdeka dengan mengikuti Seri Webinar, (3) guru dan kepala sekolah bisa belajar Kurikulum Merdeka melalui komunitas belajar (KKG, MGMP, KKKS), (4) guru dan kepala sekolah bisa belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, (5) guru dan kepala sekolah memanfaatkan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mendetail mengenai Kurikulum Merdeka, (6) guru dan kepala sekolah bisa bekerja sama dengan mitra pembangunan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Pada strategi pertama, penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) guru dan kepala satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami Kurikulum Merdeka dengan cara mengakses pelatihan mandiri, dokumen Kurikulum Merdeka, perangkat ajar, asesmen serta praktik baik.

Strategi kedua adalah pemanfaatan Seri Webinar yang memberi kesempatan guru dan kepala satuan pendidikan dapat mengikuti pelatihan secara daring yang membahas seputar Kurikulum Merdeka.

Strategi ketiga yaitu pemberdayaan komunitas belajar. Melalui komunitas belajar guru dapat saling belajar, mengkonfirmasi pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, webinar atau panduan, serta berbagi praktik baik. Adapun jenis komunitas belajar terdiri dari komunitas belajar dalam satuan pendidikan, antarsatuan pendidikan dan daring.

Strategi keempat dengan cara pelibatan narasumber luar. Pada strategi ini guru, kepala satuan pendidikan atau penggerak komunitas dapat mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik ke komunitas belajar maupun ke satuan pendidikan.

Strategi kelima yaitu pemanfaatan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) yang dapat diakses oleh guru atau kepala satuan pendidikan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat jika mendapat kendala atau hal yang tidak ditemukan solusinya dalam panduan, PMM, komunitas belajar dan pertanyaan yang sering ditanyakan.

Strategi keenam yaitu berkolaborasi dengan mitra pembangunan yang telah ditentukan. Strategi ini memungkinkan guru dan kepala satuan pendidikan dalam menjadi kemitraan dengan mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu dalam IKM.

Selain menerapkan 6 strategi utama, Kemendikbudristek juga membuka layanan satu pintu (helpdesk) dalam media Whatsapp di nomor 081281435091. Seluruh pihak yang berkepentingan bisa menghubungi pusat layanan tersebut dalam upaya penyelenggarakan program prioritas pendidikan khususnya  Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

 

Pontianak, 25/6/2022 - BPMP Kalbar - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Sorot Rendahnya IPM Pada Forum Pemangku Kepentingan Daerah Sekolah Penggerak Kalimantan Barat

Kamis (23/06) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastarita menghadiri kegiatan  Forum Pemangku Kepentingan Daerah yang di laksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat. Dodi Iswanto melaporkan.

Dalam paparan Kadisdikbud Rita Hastarita sorot rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita menekankan untuk meningkatkan IPM ini perlu kerjasama dan Kolaborasi baik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan termasuk juga BPMP Provinsi Kalimantan Barat ini yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di Wilayah Kalimantan Barat untuk urusan pendidikan.

Dilain pihak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat Iwan Kurniawan menyampaikan Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan ini diharapkan sebagai bentuk penyampaian atas proses yang telah dijalankan oleh satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak (PSP) terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Pemda. Disamping itu pula sebagai bentuk berbagi praktik baik antar sekolah dari aktivitas - aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Sekolah Penggerak.

Penutup Kadisdikbud Rita Hastarita menekankan  pihak Provinsi Kalimantan Barat siap bekerja sama dengan semua pihak termasuk BPMP Provinsi Kalimantan Barat, dan daerah yang skor IPM nya rendah tersebut juga harus fokus turun langsung melihat kondisi lapangan kurangi rapat - rapat yang habis menyita waktu kita pungkas Rita Hastarita.

Pontianak, 18 Juni 2022 – BPMP Kalbar - Intervensi digitalisasi sekolah dalam penggunaan berbagai platform digital diyakini mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi dan menambah inspirasi. Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas khususnya dalam program sekolah penggerak, perlu dilakukan koordinasi antarinstansi terkait dalam menyukseskan program sekolah penggerak.

 Sebagai upaya dalam mewujudkan program sekolah penggerak yang demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mendorong sekolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Fasilitasi perlu dilakukan. Kesepahaman perlu dikuatkan. Implementasi dan pemerataan perlu disegerakan. Landasan tersebut menjadi urgensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), Platform Rapor Pendidikan dan Platform Merdeka Belajar. Kegiatan dilaksanakan pada 16-18 Juni 2022 di hotel Gadjah Mada, Pontianak.

 Kegiatan ini diikuti oleh kepala bidang dikmen, kepala bidang dikdas, koordinator pengawas, kepala Sekolah Penggerak angkatan 1, pejabat fungsional serta karyawan BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Pada kegiatan ini peserta melakukan praktik pemanfaatan platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform Rapor Pendidikan dan platform Merdeka Mengajar.

Henry Eko Hapsanto selaku narasumber dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikburistek menyampaikan materi Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SIPLah).   Munif  Bajrie, narasumber dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikburistek serta Widyaprada BPMP Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan materi Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (ARKAS).

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si, dalam sambutannya menjelaskan sebagai UPT Kemendikbudristek yang melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, BPMP Provinsi Kalimantan Barat perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah terkait 5 (lima) program utama yaitu : (1) Program Sekolah Penggerak,  (2) Perencanaan Berbasis Data, (3) Advokasi Penerapan Kurikulum Merdeka (KM), (4) Pendampingan Asesmen Nasional dan Sulinjar (PAUD), (5) Pengembangan Kemitraan dan Implementasi Kebijakan Lintas Sektor.

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat menambahkan pemerintah daerah dapat mendukung sekolah dalam mempercepat adaptasi teknologi digital melalui dukungan pembelajaran. Sehingga guru dan murid terdorong untuk menggunakan perangkat teknologi pada proses belajar mengajar. Harapannya digitalisasi sekolah dapat segera terwujud sehingga mempermudah akses pada materi belajar yang lebih bervariasi. Lingkungan pembelajaran pun akhirnya menjadi lebih menarik dan lebih dinamis sebagai bentuk layanan pendidikan yang humanis.

 

Jakarta, Kemendikbudrisek — Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi kembali menyelenggarakan seri webinar ketujuh Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Jumat (10/6). Harapannya kegiatan ini akan memudahkan para pendidik dan komunitasnya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. 
 
Mengangkat tema “Komunitas Belajar yang Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka”, acara ini merupakan upaya untuk memberikan penguatan serta pemahaman tentang penerapan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan jenjang masing-masing sekolah. 
 
Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto mengatakan bahwa setelah Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar diluncurkan dalam Merdeka Belajar Episode 15 pada bulan April lalu, Kemendikbudristek mengupayakan untuk memfasilitasi satuan pendidikan yang ingin menerapkan, mencoba, mempraktekkan, dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
 
“Kita buka pendaftaran sambil kita lihat kesiapan mereka. Ada tiga pilihan di sana dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Hingga tanggal 30 April lalu telah terdaftar 143.265 satuan pendidikan,” terang Rachmadi pekan lalu.
 
Direktur Rachmadi mengatakan bahwa keinginan, harapan, dan komitmen para guru-guru di satuan pendidikan yang mendaftar dan ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri begitu tinggi. Menjawab antusiasme tersebut, Kemendikbudristek memfasilitasinya dengan Platform Merdeka Mengajar untuk membantu dan memandu satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
 
“Harapannya kita ingin platform ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pendekatan Kurikulum Merdeka memang berbeda pendekatannya dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum tahun 2013 dengan bertingkat (cascading) yang rigid, kali ini lebih sederhana dengan langsung belajar di Platform Merdeka Mengajar. Pendekatannya lebih berbasis teknologi tinggi (hitech),” kata Rachmadi.
 
Yenni Puspandari dari Komunitas Belajar Sinau Bereng yang mengajar sebagai guru di SMPN Negeri 1 Prambanan, menceritakan pengalaman dalam beraktivitas di komunitas belajar dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. Ia mengungkapkan bahwa komunitas mereka merupakan sebuah ruang untuk mengobarkan semangat dalam melakukan perubahan. 
 
Yenni mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan sesuatu yang baru sehingga ketika awal sekolah mereka ingin mengimplementasikan muncul beberapa seperti permasalahan terkait dengan pelaksanaan, cara mengkomunikasikan, dan cara menyusun kurikulum tersebut.
 
“Bersama rekan-rekan di sekolah, kami berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan waktu yang sangat terbatas. Karena, hampir semua guru mempunyai beban mengajar yang berlebih sehingga kami hanya mempunyai waktu di sela-sela jam mengajar,” terang Yenni.
 
Ia mengatakan memang sudah ada diklat-diklat mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, masih ada masalah dalam implementasi kurikulum tersebut di lapangan sehingga ia mendirikan komunitas belajar dan sering kali mendapat dukungan dari kepala sekolah. 
 
“Dalam komunitas, kami ada beberapa penggerak, termasuk kepala sekolah, dan beberapa rekan hebat dalam menangani permasalahan terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Komunitas kami beragam, ada satu guru yang mengajar di tiga sekolah juga, tapi kami mencari kesepakatan waktu yang tepat untuk bertemu,” terang Yenni.
 
Sementara itu Zulfikar Hermawan, Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek, mengatakan Platform Merdeka memang difungsikan sebagai platform edukasi yang di dalamnya terdapat tiga fungsi utama, yaitu membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Ia mengatakan bahwa platform ini bertujuan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawatnya. 
 
“Untuk itulah dihadirkan empat produk dalam Platform Merdeka Mengajar, yaitu Asesmen Murid, Perangkat Ajar, Pelatihan Mandiri, dan Bukti Karya Saya. Empat produk tersebut akan membantu memudahkan guru untuk melaksanakan aktivitas mengajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Zulfikar.
 
Pada bulan Juni mendatang akan diluncurkan fitur baru yaitu Komunitas Belajar. Kegiatan ini diselenggarakan agar guru-guru yang sudah bisa belajar secara mandiri dapat mengontekstualisasikan apa yang telah dipelajari dan saling berbagi praktik baik antarsekolah.
 
“Target penggunaan fitur ini adalah guru-guru yang ingin belajar dengan guru lainnya. Di sini nantinya, guru-guru juga dapat mengikuti (follow) komunitas lainnya. Kita menampung harapan guru-guru supaya mendapat wadah berdiskusi dengan sekolah-sekolah lainnya. Tidak hanya antar sekolah, nantinya bisa antarprovinsi,” terang Zulfikar.
 
Sementara itu Medira Ferayanti selaku Kepala Kelompok Kerja Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa komunitas belajar memang sangat dibutuhkan agar guru-guru dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi. 
 
“Dengan komunitas belajar, guru-guru dapat berinteraksi secara rutin untuk mendorong implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu komunitas dapat mendorong anggota agar selalu mendorong untuk meningkatkan diri,” terangnya

Jakarta, 14 Juni 2022 --- Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan mendorong kerja bersama dalam melakukan pemulihan pembelajar di masa pandemi. Mempertimbangkan pergerakan kasus Covid-19 yang mulai terkendali, pemerintah terus memperbarui dan melakukan penyesuaian kebijakan dalam upaya mengoptimalkan  pemulihan layanan pendidikan.

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) memiliki berbagai pilihan dalam upaya pemulihan pembelajaran yakni dengan mendorong partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang aman dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan SKB 4 menteri yang sudah diterbitkan,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Paudikdasdikmen), Kemendikbudristek, Jumeri dalam webinar Pemulihan Layanan Pendidikan Dampak Pandemi Covid-19, Selasa (14/6).

Jumeri mengatakan, Kemendikbudristek memberi pilihan kepada satuan pendidikan untuk dapat memilih kurikulum pembelajaran yang paling tepat serta memberi kelonggaran atas penggunaan dana BOS, dan alokasi dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas selama masa pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Purwaningsih, mengatakan bahwa terdapat strategi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemulihan pendidikan pascapandemi.

“Bersama kementerian terkait secara intensif kita harus terus melakukan pembinaan umum dan teknis sesuai kewenangan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pemulihan pendidikan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan SKB 4 Menteri,” terangnya.

Sri Purwaningsih juga mendorong para kepala daerah untuk bersinergi dan mendukung kementerian dalam melaksanakan pembelajaran dan pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara terutama bagi anak usia PAUD di daerah pelosok.

Pada akhir paparannya, Sekretaris Ditjen Bina Pembanguanan Daerah ini juga mendorong pemda untuk mengoptimalkan fungsi tim pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan dan tim pelaksana UKS/M satuan pendidikan untuk mendukung implementasi SKB 4 Menteri dalam pelaksanaan PTM 100 persen yang aman.

"Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengoptimalan fungsi Tim Pembina UKS/M di daerah khususnya di provinsi dan kab/kota yaitu penguatan dari segi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan identifikasi aktivitas yang diperlukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan UKS/M. Kemudian dipetakan dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 atau Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” terang Sri Purwaningsih.

Sementara itu, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Erna Mulati, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan kesempatan terbaik pada sistem kesehatan untuk melakukan transformasi dalam memitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya pandemi di masa yang akan datang.   

Selanjutnya, Erna Mulati menyampaikan dalam masa pemulihan pendidikan pascapandemi Covid-19, pihaknya terus mengupayakan optimalisasi peran tenaga kesehatan, keluarga, guru, dan masyarakat. Kondisi ini katanya, diperkuat dengan melakukan penguatan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan serta penyesuaian atau modifikasi  pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja baik di tingkat masyarakat maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan.

“Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan edukasi upaya pencegahan Covid-19 melalui webinar seperti yang dilakukan hari ini,” tutup Direktur Erna, seraya berpesan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi lengkap untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 303/sipers/A6/VI/2022

Pontianak - BPMP Kalbar - Kegiatan @bpmpkalbar begitu padat. Meski begitu kami tetap semangat. Berbagi motivasi, inisiasi mendampingi satuan kerja (satker) @kemdikbud.ri yang ada di provinsi ini dalam meraih predikat ZI-WBK dengan siap.

Sebagai UPT yang lebih dahulu mendapat predikat ZI-WBK, @bpmpkalbar mendapat mandat mengimbaskan ke seluruh satker kemendikbudristek yang belum berstatus tersebut agar segera didapat.

Pada pekan lalu kami mendampingi dua institusi yaitu Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Barat, @bgpkalbar dan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), @mediapolnep.

Dalam setiap arahan, kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si selalu mengingatkan bahwa kepemimpinan menjadi peran utama. Pemimpin yang menggerakkan adalah dia yang akan mengubah pola kerja, meningkatkan kinerja dan penciptaan rintisan inovasi layanan secara bersama-sama.

Model pendampingan secara spesifik fokus membahas setiap butir komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Karena memang LKE adalah pintu masuk utama dalam penilaian dan kesahihan akan bukti fisik serta dokumentasi.

Kami berharap pendampingan ini akan bermanfaat bagi seluruh mitra yang sedang berjuang meraih predikat bergengsi ini. Semoga seluruh tim dan pungungkit selalu kompak dan solid. Jika konsistensi dan komitmen tersebut bisa terjaga, meraih ZI-WBK tidaklah sulit.

#Kemendikbudristek #bpmpprovkalbar #bpnbkalbar #Unitlayananterpadu #PertahankanWBK #RaihWBBM #IkhlasMelayani #TolakGratifikasi #BeraniJujurHebat #BersamaKitaBisa #Ciptakan Inovasi #merdekabelajar